Pancasila tidak mengenal adanya fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada ?
- Pemusatan kekuasaan pada beberapa orang
- Mengutamakan individualisme radikal
- Material modern dan individualisme
- Pemusatan kekuasaan pada satu orang
- Semua jawaban benar
Jawaban: B. Mengutamakan individualisme radikal
Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Pancasila tidak mengenal adanya fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada ,,, mengutamakan individualisme radikal.
Halo Sahabat Santri Nesia, dalam artikel ini kita akan membahas tentang Pancasila dan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikannya bertolak belakang dengan fasisme. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki pandangan inklusif dan mengedepankan keadilan serta persatuan. Di sisi lain, fasisme adalah sebuah ideologi yang menekankan supremasi satu kelompok atau individu di atas kelompok atau individu lainnya. Mari kita selami lebih dalam kontras antara Pancasila dan fasisme.
Pancasila sebagai Ideologi Negara
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila lahir dari semangat kebinekaan, keragaman, dan keadilan sosial.
Pancasila sebagai ideologi negara bukanlah suatu bentuk otoriter atau dominasi yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebaliknya, Pancasila menghargai dan mewadahi perbedaan pendapat serta memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Fasisme bertitik tolak pada supremasi
Fasisme merupakan sebuah paham politik yang lahir pada abad ke-20 dengan tujuan menciptakan suatu negara yang diperintah oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan mutlak. Paham ini menekankan supremasi kelompok atau individu tertentu di atas kelompok atau individu lainnya. Fasisme menganggap perbedaan sebagai ancaman dan berusaha untuk menghilangkan atau menindas kelompok atau individu yang dianggap berbeda.
Fasisme seringkali berujung pada penghapusan hak-hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berpendapat, dan tindakan represif terhadap kelompok minoritas. Di negara-negara yang menganut fasisme, kebebasan sipil sering kali diabaikan demi kepentingan kelompok atau individu yang berkuasa. Fasisme dikelompokkan sebagai salah satu ideologi yang otoriter karena segala keputusan dan tindakan bersumber dari satu pemimpin atau kelompok yang memiliki kekuasaan mutlak.
Fasisme menciptakan hirarki yang kuat, di mana pemimpin atau kelompok yang berkuasa memiliki kontrol penuh terhadap pemerintahan dan masyarakat. Sementara itu, rakyat menjadi subordinat yang tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat atau berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Fasisme dikendalikan oleh satu ideologi yang menunjukkan keberpihakan yang jelas, tidak adanya toleransi, dan menghalangi setiap bentuk kebebasan.
Pancasila sebagai Penolak Fasisme
Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, memiliki prinsip-prinsip yang bertolak belakang dengan fasisme. Salah satu sila dalam Pancasila yang menjelaskan hal ini adalah sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan pentingnya persatuan dalam keragaman, menghormati perbedaan, dan mengedepankan kesepakatan bersama. Pancasila mengakui kebebasan berpendapat serta memberikan ruang bagi perwakilan semua elemen masyarakat dalam mengambil keputusan yang berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila juga menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar dalam mengelola pemerintahan. Dalam Pancasila, kekuasaan bukanlah milik dari satu individu atau kelompok elit, tetapi merupakan hak seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini bertentangan dengan ajaran fasisme yang menempatkan pemimpin atau kelompok yang berkuasa sebagai satu-satunya penentu kebijakan dan tindakan negara. Pancasila mendasarkan pemimpinan pada musyawarah dan perwakilan, di mana setiap pendapat dan aspirasi warga negara didengar dan dihargai.
Pancasila Menghargai Keadilan Sosial
Salah satu sila dalam Pancasila yang menjadi penolak kuat terhadap fasisme adalah sila ke-5, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila mengedepankan prinsip keadilan sosial, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesejahteraan dan perlakuan yang fair. Tindakan fasisme yang menekankan supremasi dan pengabaian terhadap hak asasi manusia berseberangan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang dianut oleh Pancasila.
Pancasila mengajarkan keberagaman, toleransi dan menghargai hak-hak setiap individu serta kelompok dalam masyarakat. Dalam Pancasila, tidak ada ruang bagi diskriminasi atau penindasan terhadap kelompok atau individu berdasarkan agama, suku, ras, gender, dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan praktik fasisme yang membedakan dan menindas kelompok minoritas.
Pancasila sebagai Perekat Persatuan
Pancasila sebagai penolak fasisme juga terlihat pada sila ke-4, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan sebagai cara untuk mencapai tujuan bersama. Pancasila memperkuat perdamaian dan menyatukan berbagai elemen masyarakat dengan mengedepankan dialog dan kompromi. Nilai-nilai ini menjadikan Pancasila sebagai perekat persatuan yang kuat, berbeda dengan fasisme yang mengabaikan kebebasan berpendapat dan mengutamakan kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok atau individu tertentu.
Kesimpulan
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia bukanlah bentuk otoriter yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sebaliknya, Pancasila menjunjung tinggi keragaman, inklusivitas, dan nilai-nilai keadilan sosial. Pada kontrasnya, fasisme menekankan supremasi kelompok atau individu tertentu di atas kelompok atau individu lainnya dan sering kali berujung pada pelanggaran hak asasi manusia.
Pancasila sebagai penolak fasisme memiliki prinsip-prinsip yang bertolak belakang dengan fasisme, seperti persatuan dalam keragaman, penghormatan terhadap perbedaan, kebebasan berpendapat, dan keadilan sosial. Pancasila juga memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan meniadakan supremasi satu individu atau kelompok tertentu dalam mengelola pemerintahan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila tidak mengenal adanya fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada prinsip-prinsip yang dianut oleh Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mewadahi perbedaan, menghargai hak-hak setiap individu dan kelompok dalam masyarakat, serta berupaya mencapai tujuan bersama melalui musyawarah dan perwakilan.
Kata Penutup
Dalam kehidupan bernegara, penting bagi kita untuk terus mewujudkan prinsip-prinsip Pancasila dan menolak segala bentuk fasisme. Dengan menghargai keragaman, mengedepankan keadilan sosial, dan memperkuat persatuan dalam perbedaan, menjaga negara kita dari ancaman fasisme adalah sebuah komitmen untuk menjaga keutuhan dan keadilan.
Semoga artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang Pancasila dan bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila bertentangan dengan fasisme. Mari berjuang bersama untuk mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang bermanfaat bagi semua warga negara.
