Pada masa Orde Baru pemerintahan yang dijalankan menganut sistem?
- desentralisasi
- sentralisasi
- otonomi daerah
- otonomi khusus
- otonomi luas
Jawaban: B. sentralisasi
Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Pada masa Orde Baru pemerintahan yang dijalankan menganut sistem sentralisasi.
Halo Sahabat Santri Nesia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pemerintahan pada masa Orde Baru yang dijalankan dengan menganut sistem tertentu. Pemerintahan Orde Baru yang berlangsung di Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998, dikenal dengan kekuasaan otoriter dan cenderung melemahkan sistem demokrasi yang ada. Dalam artikel ini, kita akan mengulas lebih lanjut tentang sistem yang diadopsi oleh pemerintahan Orde Baru dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemerintahan dan masyarakat Indonesia.
1. Sistem Pemerintahan Orde Baru
Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintahan Orde Baru menganut sistem yang disebut sebagai “sistem berkas keputusan”. Sistem ini menempatkan kekuasaan politik dan ekonomi di tangan presiden dan kelompok yang terafiliasi dengannya, sehingga terjadi konsentrasi kekuasaan yang sangat besar pada satu individu dan kelompok elit yang berkuasa.
Sistem berkas keputusan ini mengacu pada cara pengambilan keputusan di pemerintahan yang didasarkan pada keputusan-keputusan presiden. Presiden Soeharto memiliki wewenang yang sangat luas dalam hal pengambilan keputusan dan memiliki kendali penuh terhadap segala aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.
Keputusan-keputusan presiden yang diambil dalam bentuk kebijakan dan instruksi berkekuatan hukum mengikat, dan setiap pihak wajib melaksanakannya. Seluruh lembaga pemerintahan, baik yang ada di tingkat pusat maupun daerah, diharuskan untuk melapor dan bertanggung jawab kepada presiden. Sehingga, sistem ini menciptakan hierarki yang kuat dan sentralisasi kekuasaan di tangan presiden.
Sistem yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru juga ditandai dengan pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap partai politik, media massa, dan kelompok masyarakat sipil. Partai politik selama masa Orde Baru terdiri dari partai Golkar yang didominasi oleh militer dan partai-partai lain yang berada di bawah kendali dan pengawasan pemerintah.
Media massa juga mengalami kendali yang ketat oleh pemerintah dan militer. Keharusan mendapatkan izin dari pemerintah untuk berkembang, mengadakan peliputan, serta publikasi tidak jarang menjadi kendala bagi media massa pada masa tersebut. Hanya media yang mendukung rezim dan cenderung menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah yang diperbolehkan beroperasi dengan bebas.
Kontrol terhadap masyarakat sipil juga dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari larangan terhadap kegiatan politik yang dianggap mengancam kestabilan pemerintahan, hingga pembatasan kebebasan berserikat dan berkumpul. Organisasi masyarakat sipil yang independen dan kritis terhadap pemerintah seringkali menghadapi hambatan dan represi dari pemerintah dan aparat keamanan.
2. Pengaruh Sistem Pemerintahan Orde Baru
Dalam praktiknya, sistem pemerintahan Orde Baru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia.
a. Kestabilan Politik
Salah satu dampak positif yang dihasilkan oleh sistem Orde Baru adalah terciptanya kestabilan politik yang relatif baik. Dengan otoritas dan kekuasaan yang kuat, pemerintahan Orde Baru mampu mengendalikan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan politik yang ada di dalam negeri. Selama era Orde Baru, Indonesia terbebas dari kekacauan politik dalam bentuk konflik dan pertikaian antar partai politik yang berkepanjangan.
Keberhasilan pemerintah dalam menjaga kestabilan politik tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya surveillance state atau negara pengawasan yang memonitor dan mengawasi dengan ketat setiap aktivitas politik yang terjadi. Tindakan represif terhadap setiap bentuk perlawanan politik, meskipun dianggap melampaui batas-batas kebebasan individu, memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan dan peneguhan stabilitas politik di Indonesia.
b. Pembangunan Ekonomi
Pada masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto menekankan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama. Dalam upaya merangsang pertumbuhan ekonomi, pemerintah membuka diri terhadap investasi asing dan mendorong pembangunan industri, terutama di sektor manufaktur. Melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang berpusat pada Bauran Kebijakan Ekonomi (BKE), pemerintah mengutamakan pengembangan sektor-sektor strategis dan mengarahkan aliran dana publik dan swasta pada sektor-sektor tersebut.
Di bawah pemerintahan Orde Baru, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat dan negara berhasil mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun, kesenjangan ekonomi antara kota dan pedesaan sangat lebar, dan sebagian besar keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh kalangan terpilih, terutama kroni- kroni Soeharto.
c. Pengendalian Sosial
Sistem pemerintahan Orde Baru juga memiliki pengaruh terhadap pengendalian sosial di Indonesia. Pemerintah menggunakan cara-cara tertentu untuk mengendalikan masyarakat, agar tercipta keteraturan dan kestabilan yang diinginkan. Misalnya, melalui program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang diluncurkan oleh pemerintah, masyarakat diharapkan dapat memiliki keterikatan dan loyalitas terhadap pemerintah.
Namun, pengendalian sosial yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru juga memiliki dampak negatif seperti melemahkan eksistensi dan independensi masyarakat sipil. Pemerintah mencoba mengontrol gerakan politik, organisasi masyarakat sipil, dan bahkan budaya, sehingga memicu penurunan kemampuan individu dan kelompok untuk bersikap kritis dan melakukan aktivisme politik.
Selain itu, pengendalian sosial juga terjadi melalui penggunaan aparat keamanan dan militer sebagai alat penguasaan yang efektif. Hal ini menyebabkan peningkatan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yang banyak dilakukan oleh aparat keamanan.
3. Kesimpulan
Pada masa Orde Baru, pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem berkas keputusan yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan kelompok elit yang berkuasa. Sistem ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru berhasil menciptakan kestabilan politik dan membawa kemajuan dalam pembangunan ekonomi. Namun, sistem yang otoriter dan didasarkan pada konsentrasi kekuasaan menyebabkan pembatasan kebebasan sipil dan pengendalian yang ketat terhadap partai politik, media massa, dan masyarakat sipil.
Seiring berjalannya waktu, pendekatan yang kuat dan otoriter ini mulai menunjukkan kelemahannya. Kesenjangan sosial dan politik semakin dalam, dan terjadi penurunan kualitas pelayanan publik serta meningkatnya korupsi dan kecenderungan nepotisme. Semua ini akhirnya memunculkan gelombang protes dan perlawanan yang mengarah pada jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, membawa Indonesia menuju era reformasi yang diharapkan membawa perubahan dan transparansi yang lebih baik.
4. Kata Penutup
Dalam mengkaji sistem pemerintahan Orde Baru, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek baik yang positif maupun negatif. Penting bagi kita sebagai generasi muda untuk mempelajari sejarah ini agar kita dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan memastikan bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan di masa kini dan mendatang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita berperan aktif dalam membangun demokrasi yang kuat dan melindungi hak asasi manusia di negara kita.
