lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945 adalah?
- presiden
- DPR
- MPR
- BPK
- Semua jawaban benar
Jawaban: C. MPR
Dilansir dari Encyclopedia Britannica, lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945 adalah mpr.
Halo Sahabat Santri Nesia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi tertinggi yang mengatur semua tata cara pemerintahan di Indonesia. Dalam menentukan perubahan pada UUD 1945, terdapat beberapa lembaga negara yang memiliki wewenang khusus. Mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini.
1. MPR-RI
MPR-RI atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945. Sesuai Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perubahan UUD 1945 dapat dilakukan melalui proses amandemen yang dilakukan oleh MPR-RI. MPR-RI terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersama-sama memiliki wewenang mengubah UUD 1945. Adapun prosedur perubahan UUD 1945 diatur lebih lanjut dalam Pasal 37B sampai Pasal 37H.
2. DPR-RI
DPR-RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945. DPR-RI adalah lembaga negara yang mewakili rakyat Indonesia dan bertugas menyusun undang-undang. Sebagai lembaga legislatif, DPR-RI berperan penting dalam merumuskan perubahan-perubahan pada UUD 1945. Namun, perubahan tersebut harus melewati proses persetujuan dari MPR-RI agar dapat disahkan.
3. DPD-RI
DPD-RI atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia juga memiliki peran dalam mengubah UUD 1945. DPD-RI adalah lembaga majelis tertinggi perwakilan daerah yang sejak tahun 2004 menjadi bagian dari MPR-RI. Dalam proses perubahan UUD 1945, DPD-RI memiliki hak untuk memberikan pendapat dan usulan kepada MPR-RI terkait dengan masalah-masalah perundang-undangan negara yang berkaitan dengan daerah. Meskipun begitu, perubahan UUD 1945 tetap harus melewati proses persetujuan dari MPR-RI.
4. Pemerintah
Sebagai lembaga negara eksekutif, pemerintah juga memiliki peran dalam perubahan UUD 1945. Meskipun tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengubah UUD 1945, pemerintah dapat mengajukan usulan perubahan kepada MPR-RI melalui DPR-RI. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai pihak yang menginisiasi perubahan-perubahan pada UUD 1945 berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang ada di masyarakat dan negara saat ini.
Mekanisme dan Proses Perubahan UUD 1945
1. Pengajuan Rancangan Perubahan UUD 1945
Mekanisme perubahan UUD 1945 dimulai dengan pengajuan rancangan perubahan UUD 1945. Rancangan perubahan bisa diajukan oleh MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, atau pemerintah. Selain itu, rancangan perubahan UUD 1945 dapat juga diajukan oleh paling sedikit 1/3 anggota DPR-RI. Pengajuan rancangan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pembahasan di Komisi
Setelah rancangan perubahan UUD 1945 diajukan, selanjutnya rancangan tersebut dibahas di komisi yang berwenang. Komisi yang ditunjuk adalah komisi yang membidangi urusan hukum dan ketatanegaraan. Pembahasan di komisi ini melibatkan anggota DPR-RI dan para ahli hukum yang berkompeten di bidangnya.
3. Persetujuan Pada Rapat Paripurna DPR-RI
Setelah melalui proses pembahasan di komisi, rancangan perubahan UUD 1945 akan dibawa ke rapat paripurna DPR-RI. Pada rapat paripurna ini, rancangan perubahan UUD 1945 akan diputuskan apakah akan dimasukkan ke dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) atau tidak.
4. Pembahasan di MPR-RI
Jika rancangan perubahan UUD 1945 masuk ke dalam Prolegnas, selanjutnya dilakukan pembahasan di MPR-RI. Proses pembahasan dilakukan secara hati-hati dan melibatkan semua pihak yang terkait. Dalam pembahasan di MPR-RI, pendapat dan usulan dari DPD-RI juga diperhatikan.
5. Persetujuan Perubahan UUD 1945
Setelah melalui proses pembahasan, perubahan UUD 1945 disahkan apabila mendapatkan persetujuan dari lebih dari 2/3 jumlah anggota MPR-RI. Persetujuan perubahan UUD 1945 ini berarti bahwa perubahan tersebut resmi dan sah berdasarkan hukum yang berlaku.
Kesimpulan
Dalam perubahan UUD 1945, terdapat beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan khusus. MPR-RI merupakan lembaga tertinggi yang memiliki wewenang untuk mengubah UUD 1945, dengan melibatkan DPR-RI dan DPD-RI. Selain itu, pemerintah juga dapat mengajukan perubahan melalui DPR-RI. Proses perubahan UUD 1945 diatur secara jelas dalam Pasal 37B sampai Pasal 37H. Melalui proses yang ketat dan hati-hati, perubahan UUD 1945 dapat dilakukan untuk memperbaharui dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Kata Penutup
Demikianlah artikel ini menyajikan informasi mengenai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengubah UUD 1945. Perubahan UUD 1945 merupakan proses yang panjang dan melibatkan berbagai pihak yang bermacam-macam wewenang. Diharapkan dengan adanya artikel ini, pembaca dapat lebih memahami mengenai proses perubahan UUD 1945 dan lembaga negara yang terlibat di dalamnya. Terima kasih telah membaca, semoga bermanfaat.
Seluruh informasi yang disajikan dalam artikel ini bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai sumber terpercaya. Penulis tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penyalahgunaan informasi yang bersumber dari artikel ini.
