Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah?
- Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
- Menguji UU terhadap UUD
- Memutuskan pembubaran partai politik
- Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara
- Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden
Jawaban: C. Memutuskan pembubaran partai politik
Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan pembubaran partai politik.
1. Penyelenggaraan Pemilu Umum
Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pengadilan yang bertugas menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah konstitusional di Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah terkait dengan penyelenggaraan pemilu umum.
Penyelenggaraan pemilu umum adalah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh peserta pemilu atau pemilih.
Dalam perkara yang menyangkut pemilu umum, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa apakah terdapat pelanggaran hukum yang merugikan hak-hak konstitusional para peserta atau pemilih. Namun, jika terdapat sengketa terkait proses atau penyelenggaraan pemilu, maka wewenang tersebut ada pada KPU dan Bawaslu.
Sebagai catatan, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang pemilu secara konstitusionalitas. Namun, itu bukan berarti Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri.
a. Pembentukan Partai Politik
Wewenang Mahkamah Konstitusi juga tidak mencakup pembentukan partai politik di Indonesia. Pembentukan partai politik adalah proses yang diatur oleh undang-undang dan ditangani oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Kemenkumham memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap partai politik yang akan didirikan. Proses ini meliputi verifikasi kelengkapan berkas serta pemeriksaan struktur organisasi partai politik yang dibentuk.
Jika terdapat sengketa terkait proses pemeriksaan administratif partai politik, perkaranya akan ditangani oleh pengadilan tata usaha negara, bukan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya akan memeriksa keputusan administratif Kemenkumham jika ada gugatan terkait konstitusionalitas keputusan tersebut.
b. Penetapan Kebijakan Pemerintah
Mahkamah Konstitusi juga tidak memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan pemerintah. Penetapan kebijakan pemerintah adalah prerogatif yang ada pada kepala negara atau kepala pemerintahan, yaitu Presiden dan Menteri.
Meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam memeriksa konstitusionalitas undang-undang, ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.
Keputusan pemerintah yang tidak melanggar ketentuan konstitusi dapat melewati pengawasan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hanya akan memeriksa keputusan pemerintah jika ada sengketa terkait dengan konstitusionalitas keputusan tersebut.
c. Penyelesaian Sengketa Perdata Biasa
Sengketa perdata biasa, seperti sengketa antara perorangan atau badan usaha, tidak masuk dalam wewenang Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa perdata biasa berada di bawah yurisdiksi pengadilan umum dan pengadilan agama.
Mahkamah Konstitusi hanya menangani sengketa yang terkait dengan masalah konstitusional, seperti konflik kepentingan antara lembaga negara, interpretasi undang-undang terkait konstitusi, atau sengketa hasil pemilu yang melibatkan peserta pemilu atau pemilih.
Jadi, jika Anda memiliki sengketa perdata biasa, misalnya sengketa bisnis atau perceraian, maka Anda harus mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang, bukan ke Mahkamah Konstitusi.
d. Pemutusan Perkara Pidana
Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk memutus perkara pidana. Hal ini adalah tugas dan kewenangan pengadilan pidana yang ada di Indonesia, seperti pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
Mahkamah Konstitusi hanya akan memeriksa konstitusionalitas undang-undang yang terkait dengan perkara pidana atau memeriksa sengketa yang melibatkan konstitusionalitas hak asasi manusia yang terkait dengan perkara pidana.
Jadi, jika Anda terlibat dalam perkara pidana, baik sebagai terdakwa maupun sebagai korban, maka perkaranya akan ditangani oleh pengadilan pidana yang berwenang, bukan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Pembatalan Keputusan Pemilu
Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi yang sering disalahpahami adalah pembatalan keputusan pemilu. Sebenarnya, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan pemilu secara langsung, baik itu pemilihan umum presiden, pemilihan umum legislatif, maupun pemilihan umum kepala daerah.
Wewenang Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan umum adalah menguji konstitusionalitas undang-undang yang mengatur pemilu tersebut. Jika Mahkamah Konstitusi menemukan adanya pasal undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan pasal tersebut.
Namun, pembatalan pasal undang-undang tersebut tidak otomatis berarti pembatalan keputusan pemilu secara keseluruhan. Keputusan pemilu yang telah diambil oleh KPU dan Bawaslu tetap berlaku, kecuali apabila Mahkamah Konstitusi juga memutuskan untuk membatalkan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh KPU dan Bawaslu.
Jadi, jika terdapat sengketa hasil pemilu, pengajuan gugatan harus dilakukan dalam waktu yang ditentukan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa gugatan tersebut dan dapat memutus apakah ada kesalahan atau pelanggaran hukum yang merugikan hak-hak konstitusional para peserta pemilu atau pemilih.
3. Pembatalan Undang-Undang
Wewenang Mahkamah Konstitusi yang paling dikenal masyarakat adalah pembatalan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang yang telah disahkan oleh DPR dan telah disetujui oleh Presiden.
Jika Mahkamah Konstitusi menemukan adanya pasal undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan pasal tersebut secara sebagian atau secara keseluruhan. Pembatalan pasal undang-undang tersebut tidak berlaku surut, sehingga undang-undang yang telah dibatalkan hanya berlaku untuk masa depan.
Pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang luas karena undang-undang merupakan produk hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting dalam menjaga dan memastikan keberlakuan konstitusi di Indonesia.
4. Pengujian Pasal-Pasal Konstitusi
Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menguji pasal-pasal konstitusi yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan pasal konstitusi yang dianggap bertentangan dengan prinsip dan ketentuan dalam konstitusi.
Pengujian pasal-pasal konstitusi tersebut dilakukan melalui proses judicial review yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dan konstitusional terhadap pasal-pasal konstitusi tersebut.
Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memberikan interpretasi terhadap pasal-pasal konstitusi yang masih diragukan maknanya. Interpretasi ini diberikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.
5. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
Selain menguji undang-undang yang disahkan oleh DPR dan keputusan presiden, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah yang didasarkan pada undang-undang.
Jika Mahkamah Konstitusi menemukan adanya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan peraturan tersebut. Pembatalan peraturan perundang-undangan tersebut juga tidak berlaku surut, sehingga peraturan yang telah dibatalkan hanya berlaku untuk masa depan.
Pengujian peraturan perundang-undangan ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan konsistensi peraturan perundang-undangan dengan konstitusi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dari pemerintah dalam mengeluarkan peraturan tersebut.
Kesimpulan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi memiliki batasan-batasan wewenang yang telah ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga yang memiliki yurisdiksi atau kekuasaan yang berada di atas segala-galanya.
Wewenang Mahkamah Konstitusi terbatas pada penyelesaian sengketa yang terkait dengan masalah konstitusional di Indonesia, seperti sengketa antara lembaga negara, interpretasi undang-undang konstitusi, atau sengketa hasil pemilu yang melibatkan peserta pemilu atau pemilih.
Pada artikel ini telah dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemilu umum, pembentukan partai politik, penetapan kebijakan pemerintah, penyelesaian sengketa perdata biasa, dan pemutusan perkara pidana.
Dalam hal yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu pembatalan undang-undang, pengujian pasal-pasal konstitusi, dan pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang penting dalam menjaga keberlakuan konstitusi di Indonesia serta memastikan keadilan dan kedaulatan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Disclaimer
Artikel ini disusun berdasarkan pengetahuan yang ada saat penulisan dan tidak dimaksudkan sebagai saran hukum atau yang sejenisnya. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan terkait wewenang Mahkamah Konstitusi, disarankan untuk menghubungi pihak berwenang atau konsultan hukum yang kompeten.
